Pemerintah Dan DPRD Bahas KUA-PPAS 2019 Di Tingkat Komisi

Pemerintah Dan DPRD Bahas KUA-PPAS 2019 Di Tingkat Komisi

Terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019, kini dalam tahap pembahasan pada tingkat komisi-komisi di DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rokan Hulu (Rohul), dan hingga Senin (3/9/2018) belum tuntas.

Itu dikarenakan, masih belum selesainya pembahasan KUA-PPAS tahun 2019 dengan OPD Rohul. Komisi di DPRD Rohul, minta penambahan waktu pembahasan yang akan dilanjutkan dalam sepekan ini.

“Karena masih ada sejumlah OPD yang belum tuntas pembahasan dengan Komisi IV DPRD Rohul bidang infrastruktur, sehingga Selasa (4/9/2018), Badan Musyawarah (Banmus) DPRD akan rapat dengan agenda penambahan waktu pembahasan KUA-PPAS 2019 tingkat komisi di DPRD Rohul,’’ terang Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH Senin, (3/9/2018), terkait pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun 2019 antara Komisi-komisi di DPRD dengan OPD Rohul.

Kelmi Amri mengatakan, dengan belum tuntasnya pembahasan rancangan KUA dan PPAS 2019 tingkat Komisi di DPRD  Rohul, karena masih banyak lagi OPD Rohul yang belum selesai pembahasan program kegiatan yang direncanakan didalam  KUA dan PPAS 2019.

“Kini pembahasan KUA-PPAS 2019 masih dalam pembahasan di tingkat Komisi di DPRD Rohul. Direncanakan, pekan ini dilanjutkan pembahasan KUA dan PPAS 2019  antara Komisi IV DPRD dengan OPD Rohul terkait,’’ ucapnya.

Juga diakui Kelmi Amri, dengan masih adanya sejumlah OPD di masing-masing Komisi DPRD Rohul yang belum selesai, Komisi di DPRD Rohul surati pimpinan DPRD Rohul untuk penambahan waktu pembahasan KUA dan PPAS 2019 yang akan dilanjutkan dalam pekan ini.

“Bila pembahasan rancangan KUA- PPAS 2019 antara Komisi-komisi di DPRD bersama OPD Rohul tuntas, maka segera dilanjutkan pembahasan Di tingkat Badan Anggaran (Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul,’’ ucap Kelmi Amri, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Rohul.

Kemudian, jika pembahasan KUA - PPAS 2019 tuntas di tingkat Banggar dengan TAPD, selanjutnya akan dilaksanakan penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS 2019 antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah.

Lalu, pemerintah daerah segera sampaikan Ranperda tentang RAPBD Rohul tahun 2019 ke DPRD Rohul, untuk dilakukan pembahasan. DPRD dan Pemkab Rohul sepakat, proses pembahasan KUA dan PPAS 2019 hingga disahkannya Ranperda RAPBD Rohul 2019 nantinya lebih cepat dari tahun sebelumnya.

“Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang RAPBD Rohul 2019 menjadi Perda tentang APBD Rohul 2019 ditargetkan tuntas November 2018 mendatang.