Ini Aturan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce

Doposting Oleh : Admin Web | Tanggal Posting :02 Juli 2019 | Dudah Dilihat : 531 Kali Dilihat

Atas pertimbangan tersebut pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Dalam PMK ini disebutkan, Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Selain itu, PMK ini menegaskan, Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.

Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP, menurut PP ini, :  a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ a tau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK ini.

PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/ atau JKP (Jasa Kena Pajak) secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan: a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK ini.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, menurut PMK ini, mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PMK ini menegaskan, PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/ a tau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace.

Wajib Melaporkan

Menurut PMK ini, Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/ atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.

“Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PMK ini.

Dalam PMK ini ditegaskan, PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan: a. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa; b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau c. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan wajib membuat Faktur Pajak.

Selanjutnya, pelaporan atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud dilakukan dalam SPT Masa PPN.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi Pasal 15 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang diundangka oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018 itu.

Komentar

  1. komentar facebook sedang dipersiapkan

Dokumen dan Data

Nama Dokumen
RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD 2018 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD 2020 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD 2019 KABUPATEN ROKAN HULU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN DPPA PPKD 2020 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN DPPA SKPD 2020 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN DPPA PPKD 2018 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN DPPA SKPD 2018 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN DPPA PPKD 2019 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN DPPA SKPD 2019 KABUPATEN ROKAN HULU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Dokumen
PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 2019
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 2018
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2020
NERACA TAHUN 2020
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2020
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHU 2020
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2019
NERACA TAHUN 2019
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2019
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN 2019
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2019
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2018
NERACA TAHUN 2018
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2018
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN 2018
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2018
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
Tabel RENJA Tahun 2018
RENJA Narasi Tahun 2018
PK Eseleon Diskominfo
IKU Diskominfo