Kominfo Gandeng Empat PT di Jawa Tengah, Siapkan Talenta Digital Indonesia Masuki Revolusi Industri 4.0

Doposting Oleh : Admin Web | Tanggal Posting :02 Juli 2019 | Dudah Dilihat : 1505 Kali Dilihat

Kementerian Kominfo bersama Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Kristen Satya Wacana dan Politeknik Negeri Semarang, menyelenggarakan pelatihan untuk 144 lulusan SMK dan 480 lulusan perguruan tinggi.

Semarang, Kominfo - Salah satu perubahan besar dalam revolusi  4.0 di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah transformasi dengan kehadiran perangkat dan keahlian big data, internet of things, artificial intelligence, machine learning, cloud computing dan beragam teknologi interaktif terbaru.

Presiden Joko Widodo memiliki visi yang jelas dalam mengarahkan ekonomi Indonesia ke era digital baru. Salah satu fokus pembangunan nasional Indonesia tahun 2019 adalah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, termasuk di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Melalui Program Digital Talent Scholarship tahun 2019, pemerintah memberikan beasiswa pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Bidang pelatihan meliputi Cybersecurity, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning, Digital Skills, IT Essentials, Android, dan Programming Essentials in Python. Selain itu peserta juga dibekali softskill dan hardskill untuk menghadapi tantangan Revousi Industri 4.0. 

“Sasaran Program DTS 2019 untuk membekali kompetensi 25.000 orang lulusan SMK, D3/D4, S1, Aparatur Sipil Negara (ASN), guru TIK SMA atau setara serta penyandang disabilitas. Selain itu, memberikan sertifikat dari Global Technology Company dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. 

Latih 624 Calon Talenta Digital Jawa Tengah

Pelatihan untuk membekali talenta digital ini merupakan bagian dari Program Digital Talent Scholarship tahun 2019. Program itu ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia agar berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan Industri 4.0.

“Program DTS 2019 melibatkan 30 universitas dan 23 politeknik di Indonesia ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dengan memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan S1, D3, SMK. Selain itu ditaregtkan bisa memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi bagi lapangan pekerjaan yang membutuhkan,” jelas Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Doddy Setiadi, dalam Kuliah Umum “Digitalisasi dan Pengembangan SDM” dalam Pembukaan Regional Digital Talent Scholarship di Gedung Prof. Soedarto, S.H., Universitas Diponegoro.

Bersama Departemen Teknik Komputer dan Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Kementerian Kominfo menggelar Fresh Graduate Academy. Program beasiswa pelatihan untuk lulusan perguruan tinggi ini akan berlangsung selama 2 bulan.

Di Universitas Diponegoro, pelatihan itu diikuti oleh 230 orang dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan rincian 30 orang peserta bidang pelatihan Cybersecurity, Big Data Analytics diikuti 150 orang dan Cloud Computing  diikuti 50 orang.

Di Universitas Negeri Sebelas Maret, pelatihan diikuti 50 orang peserta untuk bidang Cybersecurity,  50 orang peserta Big Data Analytics, 50 orang peserta Cloud Computing dan Internet of Things diikuti 51 orang.

Adapun di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), pelatihan bidang Machine Learning diikuti oleh 49 orang peserta.

Sementara, untuk membekali lulusan SMK bidang TIK dengan kemampuan digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Politeknik Negeri Semarang memberikan beasiswa pelatihan Vocational Graduate School Academy (VSGA). 

Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMK  di Polines kegiatan itu diikuti oleh 144 orang lulusan SMK dengan rinician 69 orang peserta Junior Network Administrator, 50 orang peserta Junior Web Developer, dan 25 peserta Junior Mobile Programmer.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh saudara/i talenta digital muda Indonesia yang ada di ruangan ini dan telah berhasil melalui proses seleksi serta dinyatakan lolos menjadi Peserta Pelatihan Program Fresh Graduate Academy dan Vocational School Graduate Academy di Digital Talent Scholarship 2019,” tutur Doddy Setiadi. 

Dukungan 4 Perguruan Tinggi

Program Digital Talent Scholarship ditargetkan untuk meningkatnya standar kompetensi talenta digital Indonesia dengan 4 (empat) program akademi yaitu Fresh Graduate Academy (FGA), Coding Teacher Academy (CTA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), dan Online Academy (OA).

Di Jawa Tengah, pelaksanaan Program Digital Talent Scholarship 2019 bekerja sama dengan empat mitra perguruan tinggi, antara lain: Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Kristen Satya Wacana dan Politeknik Negeri Semarang.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Ir. M. Agung Wibowo, MSc PhD mengapresiasi penyelenggaraan Fresh Graduate Academy. “Karena bangsa Indonesia butuh SDM yang bagus. Kita buktikan untuk bisa menjadi profesional digital yang nantinya sangat dibutuhkan di zaman disruptif ini,” jelasnya.

Laporan World Economic Forum 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 80 dari 137 negara dalam aspek kesiapan teknologi. Sementara dari aspek efisiensi pasar kerja, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 137 negara. Kondisi itu membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mendorong dan mengembangkan sumberdaya untuk memasuki revolusi industri 4.0. 

Pemerintah menargetkan, Program DTS 2019 dapat menjadi solusi untuk menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia agar lebih siap dalam memasuki Revolusi Industri 4.0.

Pembukaan Regional DTS 2019 di Semarang juga diisi dengan Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Pancasila yang disampaikan Kasubdit Kontra Propaganda, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sujatmiko.

Acara itu juga dihadiri oleh  Wakil Direktur bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang, Drs. Budi Prasetya, M.Si, Kaprodi D3 Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret, Hartatik, S.Si, M.Si, Mitra Program DTS 2019 Universitas Kristen Satya, George Nicholas, S.Pd.,M.IKom, Mitra Program DTS 2019 Politeknik Negeri Semarang, Dr. Amin Suharjono, ST. MT.

Sementara dari Kementerian Kominfo hadir Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM, Badan Litbang SDM, Hedi M. Idris, Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Jogjakarta Zulkurnain serta Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Joni Adrian. 

Komentar

  1. komentar facebook sedang dipersiapkan

Dokumen dan Data

Nama Dokumen
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
RINGKASAN RKA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024
RINGKASAN RKA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024
RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024
NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
RINGKASAN RKPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN RKPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN DPPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN DPPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN DPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN DPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023
NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN RKPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN RKPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN DPPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN DPPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022
NOTA KEUANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN DPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN DPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022
NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN DPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN DPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN RKA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN RKA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN RKA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
RINGKASAN RKA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN RKA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN RKA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD 2021 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN RKA PERUBAHAN PPKD 2021 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
RINGKASAN DPPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN DPPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD 2018 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD 2020 KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD 2019 KABUPATEN ROKAN HULU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN DPPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN DPPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN DPPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2018
RINGKASAN DPPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2018
RINGKASAN DPPA PPKD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2019
RINGKASAN DPPA SKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Dokumen
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD TAHUN 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SELURUH SKPD
Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.900/BPKAD - Perbend/12/2021 Tahun Anggaran 2021
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2021
LAPORAN ARUS KAS TA 2021
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TA 2021
NERACA TA 2021
LAPORAN OPERASIONAL TA 2021
LAPORAN PERUBAHAN SAL TA 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 2019
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 2018
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2020
NERACA TAHUN 2020
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2020
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHU 2020
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2019
NERACA TAHUN 2019
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2019
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN 2019
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2019
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2018
NERACA TAHUN 2018
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2018
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN 2018
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2018
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
Tabel RENJA Tahun 2018
RENJA Narasi Tahun 2018
PK Eseleon Diskominfo
IKU Diskominfo